seminar proposal (determinan kabupaten kudus tahun 2013-2017)

A.      Latar belakang

Kemiskinan adalah masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan adalah sebuah masalah atau momok yang banyak menjadikan pusat perhatian di berbagai penjuru dunia. Meski dari tingkat persentase yang berbeda dari satu negara ke negara lain tidak ada satupun negara yang kebal dan terlepas dari masalah “kemiskinan”. Semua negara sepakat bahwa masalah kemiskinan merupakan problema yang menghambat kesejahteraan dan peradaban, semua manusia setuju bahwa kemiskinan harus bisa di tanggulangi.

Salah satu untuk menanggulangi atau memberantas kemiskinan yaitu dengan cara pembangunan di segala sector, pembangunan merupakan perubahan menuju ke arah kemajuan. Perubahan tersebut berdasarkan norma-norma tertentu, pembangunan juga dapat diartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan  untuk mencapai keadaan lepas landas atau keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kemajuan yang lebih baik  sehingga dapat dikatakan tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meminimalisir atau mengurangi jumlah kemiskinan.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tenagh, teraetak antara 4 (empat) Kabupaten yaitu sebelah utara berbatasan dengan denga Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Grobogan dan Kabupaten Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Demak.

Letak kabupaten kudus antara 110°36’ dan 110°50’ bujur timur  dan antara 6°51’ dan 7°16’ lintang selatan. Jarak terjauh daei Barat ke timur adalah 16km dan dari utara ke selatan 22km.

Tahun 2017 presentase penduduk miskin  di Provinsi Jawa tengah sebesar 13,01 persen. Kabupaten yang memiliki presentase terbesar adalah Kabupaten Wonosobo dengan presentase sebesar 20,32 persen, diikuti Kabupaten Kebumen sebesar 19,6 persen. Presentase penduduk miskin terendah pada Tahun 2017 adalah kota Semarang sebesar 4,62 pesen diikuti Kota Salatiga dengan presentase 5,07 persen. Kabupaten Kudus memiliki presentase penduduk miskin sebesar 7,59 persen atau peringkat empat Kabupaten yang memiliki presentase penduduk miskin terendah.

Dilihat dari Kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Kudus, terlihat bahwa Kabupaten Kudus memiliki presentase penduduk miskin paling kecil, diikuti Kabupaten Jepara memiliki dengan presentase 8,12 persen dan Kabupaten Pati sebesar  11,38 persen.

Pendidikan adalah ssalah satu factor yang sangat penting karena dapat meningkatkan pembangunan suatu bangsa, karena apabila suatu bangsa ingin maju adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Apabila sebuah negara tingkat pendidikannya baik serta tinggi sudah dipastikan sebuah negara tersebut akan maju karena tingkat IQ masyarakatnya sangat tinggi, apabila tingkat IQ nya tinggi pasti mudah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dan apabila sudah mendapatkan pekerjaan maka sudah dipastikan angka atau tingkat kemiskinan di suatu negara tersebut akan mengalami penurunan.

Sekarang Indonesia sudah melaksanakan sistem wajib belajar minimal 12 tahun yang dulunya sampai 9 tahun saja, dimana sistem tingkat pendidikan ini di naikan atau ditambah sampai 12 tahun tidak lain adalah untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia agar warga masyarakatnya mengenyang pendidikan yang layak serta mampu mendapatkan pekerjaan yang layak pula.

Masalah kesehatan adalah sebuah masalah atau momok yang menakutkan yang sering diahadapi dan tak lepas dari kaum miskin hal ini diakibatkan karena kurangnya ekonomi dalam memperbaiki taraf hidup serta meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, tingkat kesehatakan akan berpengaruh terhadapa tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan terhadap kemiskinan.

Kesehatan merupakan salah satu factor yang mensukseskan suatru pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan mempunya taraf pekerjaan yang tinggi. Sekarang pemerintah sudah melaksanakan sebuah program dengan memberikan kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dimana kartu tersebut menjadi jaminan ketika seseorang sedang sakit dan harus berobat ke rumah sakit tetapi tidak mempunyai uang sama sekali, dengan adanya kartu tersebut taraf kesehatan manusia di Indonesia menjadi meningkat dan dengan kartu tersebut pula warga masyarakat ketika ingin berobat ke rumah sakit tanpa membayar uang sepeserpun kepada rumah sakit yang menanganinya.

Salah satu momok yang paling menakutkan dan dialami setiap negara di dunia adalah pengangguran, diamana pengangguran tersebut akan menghambat kinerja pembangunan dalam sebuah negara, setiap negara mempunyai tujuan masing-masing untuk menanggulangi pengangguran tersebut, di inonesia saja kini pemerintah sedang gencar-gencarnya membuat lapangan pekerjaan yang banyak serta baru tidak lain tujuannya adalah untuk menurunkan angka pengangguran. Pemerintah juga memberikan balai latihan kerja (BLK) tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan bagi warga msyarakatnya sesuai dengan minat dan bakat yang ia punya agar lebih cepat serta mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Sebuah negara yang mempunyai angka pengangguran yang sedikit sudah dipastikan negara tersbut maju dikarenakan pendapatan masyarakatnya banyak dan meningkat, dan sebaliknya apabila sebuah negara mempunyai angka pengangguran yang tinggi sudah dipastikan bahwa negara tersebut baru sampai pada level negara berkembang

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pengelola zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pengelola zakat konsumtif dan produktif. pengelolaan zakat secara konsumtif dengan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq (orang  yang menerima zakat) berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk konsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal bagi pengusasa lamh. Pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Dengan demikian diterapkan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki)

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk membuat judul “determinan kemiskinan di Kabupaten Kudus pada Tahun 2013-2017”

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus ?

2.      Apakah pengaruh kesehatan terhadap kemiskikana di Kabupaten Kudus?

3.      Apakah pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus?

4.      Apakah pengaruh zakat terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus?

C.     Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1.      Tujuan penelitian

a.         Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus

b.         Untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten kudus

c.         Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus

d.        Untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus

2.      Manfaat Penelitian

a.       Bagi Penulis

Merupakan suatu pemebelajaran untuk mengetahui Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus, sehingga penulis dapat mempraktekkan teori yang dipelajari selama dinagku kuliah serta dapat menganalisa dan memcahkan suatu permasalahan

b.      Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan pehaman terkait dengan Kemiskinan dan sebagai bahan referensi peneliti lain, dalam Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus

D.    Landasan Teori

1.      Kemiskinan

a.       Pengertian Kemiskinan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kemiskinan mempunyai definisi keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, minuman, sandang, pangan dan papan hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga erat kaitannya dengan keterbasan pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan, akibatnya sering di kucilkan dan kehilangan kehormatan sebagai warga negara.

Menurut Hall dan Midgley pengertian kemiskinan adalah  kondisi depraviasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami depraviasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Istilah “Negara Berkembang” sering merujuk kepada negara-neagara “miskin” hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang tidak tepat dengan sasaran alhasil setiap tahunnya angka atau tingkat kemiskinan selalu naik. Kemiskinan selalu menjadi momok menakutkan bagi setiap negara di dunia bukan hanya negara berkembang yang mengalami masalah tersebut tetapi terjadi juga pada negara-negara maju lainnya.(Pd, n.d.)

b.      Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolute (situasi penduduk yang hanya bisa memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan) dan Kemiskinan relative (kondisi miskin karena pengaruh kebijakan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan). Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Kemiskinan Absolut dapat dicontohkan dengan upah minimum regional (UMR) apabila seseorang bekerja dan mendapatkan upah dibawah upah minimum regional (UMR) maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut dikatakan miskin, dan sebaliknya apabila seseorang bekerja dan mendapatkan upah diatas upah minimum regional (UMR) maka seseorang tersebut bisa dikatakan orang yang tidak miskin.(Nurwati, 2008: 20)

c.       Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat dihubungkan dengan:

1)      penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin

2)      penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga

3)      penyebab sub-budaya ("subcultural"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar

4)      penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi

5)      penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negera terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

d.      Kemiskinan di Kabupaten Kudus

Tahun 2017 presentase penduduk miskin  di Provinsi Jawa tengah sebesar 13,01 persen. Kabupaten yang memiliki presentase terbesar adalah Kabupaten Wonosobo dengan presentase sebesar 20,32 persen, diikuti Kabupaten Kebumen sebesar 19,6 persen. Presentase penduduk miskin terendah pada Tahun 2017 adalah kota Semarang sebesar 4,62 pesen diikuti Kota Salatiga dengan presentase 5,07 persen. Kabupaten Kudus memiliki presentase penduduk miskin sebesar 7,59 persen atau peringkat empat Kabupaten yang memiliki presentase penduduk miskin terendah.

Dilihat dari Kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Kudus, terlihat bahwa Kabupaten Kudus memiliki presentase penduduk miskin paling kecil, diikuti Kabupaten Jepara memiliki dengan presentase 8,12 persen dan Kabupaten Pati sebesar  11,38 persen. (BPS Kabupaten Kudus)

e.       Kemiskinan di Indonesia

Pengentasan kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang mendesak di negara Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) per bulan dapat dikatan miskin, sebaliknya apabila seseorang mendapatkan penghasilan diatas upah minimum regional maka dikatakan seseorang tersebut dapat dikatakan tidak miskin.

Ada  tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di  Indonesia. Pertama, banyak  rumah  tangga   yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong  (miskin dari segi pendapatan) dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan  manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia. (Nurmalita & suryandi, 2017)

f.       Prioritas Untuk Pengentasan kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen:

1)      Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin

2)      Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin

3)      Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin

2.      Pendidikan

a.       Pengertia Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. ( Nurmalita & suryandi, 2017)

Sekarang pemerintah Indonesia sudah melaksanakan program pendidikan wajib belajar 12 tahun tujuan utama adanya pelaksanaan program tersebut tidak lai adalah masyarakat agar tersadar akan pentingya pendidikan dimasa depan, karena dengan adanya pendidikan seseorang akan mempunyai pegangan serta lebih mudah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

1)      Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7-12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar

2)      Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan.Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yakni merupakan usaha sadaruntuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

3)      Angka Melek Huruf

Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf.Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

4)      Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah.Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.

b.      Pendidikan di Kabupaten Kudus

Penduduk yang bersekolah secara umum mengalami fluktuasi selama periode tahun ajaran 2013/2014-2017/2018, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di beberapa jenjang  pemdidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan dasar yaitu SD (Negeri dan Swasta) di tahun ajaran 2017/2018 jumlah murid yang bersekolah mengalami penurunan sebesar 0,35 persen dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Untuk pendidikan di SLTP (Negeri dan Swasta) mengalami kenaikan jumlah murid sebesar 0.60 persen, sedangkan di SLTA (Negeri dan Swasta) juga mengalami kenaikan sebesar 5,32 persen.

Peningkatan jumlah penduduk yang berekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasaran serta tenaga guru yang memadai. Pada Tahun ajara 2017/2018 tersedia umlah SD sebanyak 444 unit dan MI sebanyak 141 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 49 dan 66 unit, untuk SLTA (SMU dan SMK) dan MA masing-masing ada sebanyak 46 dan 36 unit.

Jumah universitas/perguran tinggi pada tahun akademik pada tahun 2017 tercatat ada 8 Universitas, yaitu Universitas Muria kudus (UMK) Institut Agama Islam (IAIN)  Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES), Cendekia Utama Kudus, Sekolah Tinggi Ilmu Kkesehatan Muhammadiyah, AKBID Mardi Rahayu, AKBIS Kudus, AKPER Krida Husada Kudus, dan Akademi kibidanan Muslimat NU Kudus. Pada tahun akademik 2017, secara keseluruhan mahasiswa tercatat 22,148 orang, dan didukung oleh 542 dosen  dan pada tahun yang sama telah berhasil meluluskan sebanyak 3,522 mahasiswa.(BPS Kabupaten Kudus)

c.       Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam menggurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin denganketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.(Kecil, Tingkat, & Kasus, 2014)

3.      Kesehatan

a.       Pengertian Kesehatan

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan adalah menjadi salah satu factor untuk menopang kehidupan ekonomi, hal itu dikarekan apabila seseorang sehat badan, akal serta fikirannya secara otomatis seseorang tersebut dapat bekerja secara maksimal sesuia dengan keahliannya masing-masing.Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupu untuk masyarakat luas. (Diah Retnowati, 2014)

Ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sector kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1)      Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.

2)      Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

3)      Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan

4)      Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.

5)      Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

b.      Kesehatan di Kabupaten Kudus

Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pemerintah, peran swasta dalam menunjang sarana kesehatan juga cukup tinggi. Pada Tahun 2017 untuk jumlah rumah sakit umum pemerintah ada sebanyak 2 buah, sementara rumah sakit uumum swasta ada sebanyak 5 buah.

Sarana kesehatan yang lain adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan srana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga sampai pedesaan. Pada tahun 2017 jjumlah puskesmas mencapai 19 buah, selain itu masih terdapat lainnya, seperti puskesmas pembantu, puskesmas perawatan, puskesmas keliling dan balai pengobatan yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada Tahun 2017 terdapat 102 apotik dan 8 toko obat. Semua kecamatan memiliki apotek/toko obat dan sebagian besar berada di kecamatan Kota Kudus.

Jenis penderita penyakit tertentu menurut Sinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2017 banyak menyerang penduduk adalah penyakit diare sebanyak 11.085 orang dan demam berdarah sebanyak 110 orang. Kegiata lain yang dilaksanakan instansi tersebut adalah pembinaan balita yang merupakan salah satu indikator kesehatan anak, pada tahun 2017 tercatat sebesar 94,28 persen dari balita yang ditimbang berstatus baik, kemudian 3,38 persen gizi kurang, dan 0,74 persen  berstatus gizi buruk. (BPS kabupaten Kudus)

c.       Hubungan Kesehatan Dengan Kemiskinan

intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkanoutput energi. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Sekarang pemerintah sudah meluncurkan terobosan baru mengenai hal kesehatan yaitu dengan memberikan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dimana kartu tersebut sebagai jaminan ketika seseorang sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, dengan adanya kartu tersebut taraf kesehatan di Indonesia menjadi meningkat.

4.      Pengangguran

a.       Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yangdiinginkannya.Pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, yaitu pengangguran friksional,struktural dankonjungtur, sedangkan jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya adalah sebagai berikut(Diah Retnowati, 2014)

1)      Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

2)      Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

3)      Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi di masa-masa tertentu dalam satu tahun. Fenomena ini bisa terjadi pada sektor pertanian dimana petani akan mengaggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen

4)      Setengah Menganggur

Setengah Menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan,atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

b.      Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (income poverty rate) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (consumption poverty rate). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.(Indriyani, 2016)

5.      Zakat

a.       Pengertian zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (lughatan) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, dan kesucian. Dan zakat menurut istilah (syar’iyah) merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanyadengan persyaratan tertentu pula.(Saini, Ekonomi, Melalui, & Produktif, n.d.)

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (2) “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Dari definisi di atas tentang makna zakat, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki seorang muslim yang apabila sudah mencapai nishobnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian  hak untuk orang miskin. Islam telah memberikan tuntunan kepada umat Islam dan ini adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia. Dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungannya dengan sesama manusia.

b.      Hubungan zakat dengan kemiskinan

Zakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang sangat efektif karena zakat memiliki berbagai keunggulan. Pertama, penggunaan dana zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS. At-Taubah 9:60) yaitu zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (asnaf) yaitu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, orangorang yang berutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil.Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-rubah karena sudah diatur dalam syariat.Ketiga, zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan memberikan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi.Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian.Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Kelima, zakat adalah “pajak spiritual” yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang terkena kewajiban berzakat dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil dan berkesinambungan

Jadi dengan zakat memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT, serta turut membangun tatanan masyarakat.Selain itu, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat. Sehingga satu sama lain saling menjaga dan saling menaungi. (Amalia, Kasyful Mahalli, 1999)

E.     Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andri Nurmalita Suryandari (2017) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY, Yogyakarta.Sedangkan Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Kuncoro (2014) yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan pendidikan berpengaruh siginifikan terhadap tingkat kemiskinan di jawa timur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  olehRaihatul Akmal (2018) yang berjudul Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan

F.      Hipotesis

Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H1  pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiksininan, H2  kesehatan berpengaruh siginifikan terhadap kemiskininan, H3 pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, H4 zakat berpengaruh secara siginifikan terhadap kemiskinan.

G.    Metode Penelitian

1.      Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini menggunakan format deskriptif yang bertujuan untuk menjalskan, meringkas berbagai kondisi atau situasi dan berbagai variabel yang timbul di masyarakat dan menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi, kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran kondisi, situasi ataupun variabel tersebut.

2.      Populasi dan Sampel

Sebagai pelengkap dan pendukung dalam penyusunan penelitian, maka penulis mencantumkan populasi dan sampel, hal ini berguna dalam langkah awal untuk memulai penelitian.

Menurut Baley, populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Sementara sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populsi dan bukan populasi itu sendiri.

3.      Analisis Data

a.       Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang dipergunakan berdistribusi normal.Hasil analisis kemudian dibansingkan dengan nilai kritisnya. Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan probilitas, yaitu:

1)      Jika probilitas > 0.05 maka populsi berdistribusi normal.

2)      Jika probilitas < 0.05 maka populasi tidak berdistribusi normal.

b.      Analisis Korelasi Sederhana

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis korelasi Product momen (r) denga program SPSS. Korelasi pearson product moment dekembangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1≤ r ≤ + 1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna, r = 0 artinya tidak ada korelasi dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat.

      Sedangkan untuk menentukan signifikansi dari sebuah hipotesis yang telah dirumuskan, maka diperlukan kaidah keputusan yang akan dijadikan pedoman, yaitu sebagai berikut:

1)      Jika nilai probilitas 0.05 lebih kecil atau sama dengan nilai probilitas sig. Atau (0.05 ≤ sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.

2)      Jika nilai probilitas 0.05 lebih besar atau sama denga nilai probilitas sig. Atau (0.05 ≤ sig), maka Ho ditolaj dan Ha diterim, artinya signifikan.

H.    Sistematika Penulisan

Bab I :Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II :Tinjauan

pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran

teoris dan hipotesis. Bab III : Metode penelitian, terdiri dari jenis dan sumber

penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Bab IV : Hasil

dan pembahasan, terdiri dari penjelasan deskripsi objekpenelitian dan hasil

analisis data penelitian. Bab V :  Penutup, dalam bagian ini disajikan

kesimpulan serta saran untuk penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Diah Retnowati. (2014). Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah, 608–618.

Indriyani, S. N. (2016). ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. 4(2).

Kecil, K. U., Tingkat, T., & Kasus, K. (2014). Pendidikan , Dan Derajat Kesehatan 35 Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah.

NURMALITA, A., & SURYANDARI. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014.

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. 10(1), 1–11.

Pd, S. (n.d.). Kemiskinan dan Penyebabnya di Indonesia. 1–10.

POTENSI DAN PERANAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN Amalia, Kasyful Mahalli. (1999). 70–87.

Saini, M., Ekonomi, P., Melalui, U., & Produktif, Z. (n.d.). M. Saini Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif. 148–162.